29/07/2023
KAMPUS POLITIK ATAU POLITIK KAMPUS?
KAMPUS POLITIK ATAU POLITIK KAMPUS?
Di dalam kelas sebuah SD inpres, dua murid ditanya gurunya. Guru: A, kamu mau jadi apa? A: Jadi dosen !, Guru: Mengapa?, A: Supaya bisa jadi professor. Guru: Ok. B kamu mau jadi apa?, B: Politisi, Guru: Mengapa? Supaya tidak sengsara seperti A dan tetap bakal jadi professor (Cerita fiksi, Mati Ketawa Cara profesor NKRI, karya Prof. Arief Anshory)
Sependek pengetahuan saya, ada 11 pejabat publik yang telah dianugerahi gelar Profesor Kehormatan. Mantan Presiden Megawati (unhan RI), Mantan presiden Susilo Bambang Yudonoyo (Unhan RI-2014), Terawan Agus Putranto (Unhan RI, 2022), Muhammad Syarifuddin (UNDIP, 2021), Zainudin Amali (UNNES, 2022), Siti Nurbaya Bakar (UB, 222), Fahmi Idris (UNP, 2022), Edi Slamet Irianto (Unissula, 2022), Syahrul Yasin Limpo (UNHAS, 2022), Jafar Hafsah (UNM,2022) dan Nurdin Halid (UNM, 2023).
Dasar penetapan pemberian profesor kehormatan adalah Permendikbudristek nomor 38 tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan. Deretan nama-nama yang akan bergelar professor kehormatan akan bertambah. Meskipun Masa jabatan Profesor Kehormatan paling singkat 3 tahun dan paling lama 5 tahun dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kinerja dan kontribusi dalam melaksanakan Tridharma dan batas usia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun.
Sebelas orang di atas dominan politis. Penetapannya tentu alot di Senat Akademik di kampus masing-masing. Universitas Gajah Mada (UGM) adalah kampus yang paling tegas menolak pemberian gelar tersebut, padahal prestasi dan kepakaran Perry Warjiyo (Gubernur BI) sangat mumpuni. Bagaimana civitas akademika kampus-kampus lain? Bagaimana atmosfer akademik, apaka kritis pada politisi atau menyemai praktik-praktik politik sumbu pendek di kampus?
Kampus: Benteng Akal Sehat dan Peradaban
Alwi Rahman menilai Kampus atau perguruan tinggi adalah benteng terakhir peradaban. Bisa juga kita sebut ia cerminan keadaban suatu masyarakat. Kata Prof Sigit, Universitas adalah benteng akal sehat dan keberadaban. Nilai dan tradisi yang dikembangkan adalah pemikiran yang jernih, etis, dan beradab; pertaruhannya adalah kebenaran, kejujuran dan kemaslahatan.
Sebagai orang yang pernah merasakan kuliah di kampus besar di Makassar, UNM dan UNHAS. Kedua kampus itu terasa perbedaannya memperlakukan mahasiswa atau akademisi yang kritis. Kultur kampus lain, bisa dipelajri dari oknum dan alumninya. Pengalaman studi banding dan Short Course di kampus lain menunjukkan kampus unggul adalah yang tradisi akademiknya kuat, tradisi yang menjamin kebebasan berpikir dan berpendapat lestari tanpa harus takut kehilangan rezeki dari TYME.
Prof Sigit (UGM) menganggap pengangkatan profesor kehormatan memuat kepentingan pragmatis individu maupun kelompok. Mengabaikan prinsip kesetaraan dan keadilan tentu mengkhianati pengorbanan para dosen menggapai guru besar. Para dosen di perguruan tinggi harus berjuang keras puluhan tahun untuk mencapai posisi profesor dengan berbagai beban kinerja, belitan regulasi dan birokrasi.
Apabila otoritas perguruan tinggi memihak pada kepentingan pragmatis maka kebenaran dan akal sehat akan tergadaikan. Tentu juga merendahkan martabat perguruan tinggi dan sivitas yang ada. Pengangkatan profesor kehormatan yang tak berkontribusi pada pencapaian misi utama perguruan tinggi, justru merendahkan martabat dan reputasi, merusak ekosistem, dan tata kelola PT.
Politik Kampus
Sedari dulu politik dan kampus selalu hadir dalam perbincangan di ruang publik. Evolusinya juga semakin kompleks. Mengurainya seperti mencari jerami dalam tumpukan jarum. Masalahnya rumit dan pelik dengan sejumlah variabel yang mempengaruhinya.
UNM dan UNHAS dua tahun terakhir ikutan tren memberikan gelar kehormatan pada tokoh politisi. SYL di Unhas dan NH di UNM. Keduanya sebenarnya adalah 'rival' politik. Salah satu perbedaannya adalah polemik penolakan anggota Senat Universitas. SA Unahs menolak, Di UNM nyaris tak ada riak, kecuali beberapa dosen UNM di sudut-sudut pojokan dan warung kopi yang kaget dan bersikap kritis bahkan tidak setuju. Dua tahun polemik pemberian gelar pada SYL dan Senat tetap mangajukan ketidak sepakatannya, namun ‘hak veto’ Rektor Unhas tetap memberikan gelar pada SYL.
Kekuasaan memang sangat membuai manusia karena pada dasarnya menurut Nietzsche manusia tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan karena keinginan untuk berkuasa ada pada tiap individu. Bicara kekuasaan tidak hanya pada ranah makro – institusi politik semata. Pada skala mikro juga ada. Relasi kuasa dalam diri, keluarga, komunitas, dan lain-lain.
Ketika praktik kekuasaan mewujud secara totaliter maka kebebasan dan kebahagian terancam pada setiap individu di bawah institusi. Tan Malaka (1926) mengingatkan “Seluruh insan kampus seperti dosen dan mahasiswa berhak memperoleh ruang dan kebebasan untuk mengembangkan, mengaplikasikan ilmu pengetahuan serta mengabdikan diri untuk kepentingan rakyat supaya tidak ditindas oleh rezim kekuasaan”.
Sepertinya sivitas kampus membutuhkan penting menggiatkan kembali kajian-kajian kritis pada sindikasi-sindikasi skala mikro yang terdesentralisasi, sehingga kekuasaan yang sentrallistik tidak semena-mena pada hak kebebasan berpikir dan berpendapat setiap individu.
Politik adalah tindakan. Setiap tindakan sadar selalu di awali proses berpikir. Politik adalah cara untuk mencapai tujuan. Berdasarkan definisi ini, sesungguhnya semua orang berpolitik. Tentu dengan ideologi dan nilai yang dianutnya.
Sebelum berbondong-bondong mengikuti tren pemberian gelar profesor kehormatan, perguruan tinggi Indonesia perlu fokus untuk membangun mutu, keunggulan, serta program studi yang unik dengan cara-cara bermartabat.
Oxford University Sejak berdiri pada 1096, konsisten berkomitmen untuk unggul di setiap bidang pengajaran dan penelitian. Meski punya sejarah sebagai universitas bagi bangsawan Inggris, Oxford modern telah menginisiasi transformasi jangka panjang untuk mewujudkan budaya yang lebih inklusif, misal dengan menerima mahasiswa dari berbagai latar belakang.
Mungkin membandingkan kampus kita dengan Oxford, seperti membandingkan langit dan sumur. Namun setidaknya memberikan pencerahan bahwa unggul tidak direngkuh dengan cara-cara instan dan jangka pendek, sebagaimana gelar profesor kehormatan. Wallahu a’lam bissawab.
PERAN DATA MEWUJUDKAN KEADILAN EKONOMI
PERAN DATA MEWUJUDKAN KEADILAN EKONOMI *)
Syamsu Alam
Measure what is measurable, and make measurable what is not so.
Galileo Galilei (GG).
World Digital Competitiveness Ranking (2022), Indonesia menempati peringkat ke-51 dengan skor 56,14 dari 63 negara. Rata-rata IQ orang Indonesia 78,49 urutan ke-10 dari 11 negara ASEAN. IQ biasanya mencerminkan kualitas pendidikan dan lingkungan. Rilis IQ rata-rata Versi World Population Review. Bisa diterima sebagai motivasi saja. Meskipun perhitungan rata-ratanya masih perlu dipertanyakan dengan melihat jumlah pembagi penduduk 275,5 juta yang jauh lebih besar dari negara lain.
Ungkapan GG di atas masih relevan “Ukur apa yang dapat diukur, dan buatlah agar dapat diukur apa yang tidak dapat diukur." Kutipan ini menunjukkan pentingnya pengukuran, tetapi juga mengakui bahwa tidak semua hal dapat diukur dengan mudah. Galileo menyadari bahwa untuk memahami dunia yang kompleks, kita perlu mengembangkan alat pengukuran yang lebih canggih dan metode yang lebih maju untuk dapat mengukur fenomena yang sulit diukur atau bahkan belum diketahui cara mengukurnya.
GG memiliki pertemuan yang terkenal dengan Karaeng Pattingalloang pada tahun 1621 di Makassar. Galileo dan Karaeng Pattingalloang memiliki latar belakang yang sangat berbeda, namun mereka berhasil menjalin hubungan baik, berdiskusi dengan terbuka tentang topik-topik ilmiah hingga terjadi pertukaran ‘barang mewah’. Karaeng Pattingalloang memberikan peta dan dibalas dengan pemberian teropong oleh Galileo.
Galileo terkesan dengan teknologi maritim yang digunakan oleh orang Makassar, termasuk kemampuan mereka dalam menguasai angin dan arus laut untuk memudahkan navigasi kapal. Hal ini menunjukkan betapa majunya peradaban dan teknologi yang dimiliki oleh orang Makassar pada saat itu.
Jadi Makassar pernah memiliki daya tarik bukan hanya karena rempah-rempah tetapi khazanah kekayaan intelektualnya. Maka menjadi aneh ketika ada Tagline “Makassar Menuju Kota Dunia”. Kita sedari dulu telah mendunia, pak !
Hikmah lainnya, Galileo pada akhir kisah hidupnya memberikan pengingat akan pentingnya kebebasan berpikir dan keberanian untuk mengejar kebenaran dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sekaligus menjadi sebuah penanda dalam sejarah tentang betapa pentingnya menjaga kemerdekaan akademik dan kebebasan berpendapat untuk kemajuan bangsa.
Sayangnya keberanian yang diwarisi oleh leluhur orang-orang Makassar, kini redup dan kerap hanya ‘berani sala-sala’ (Berani bukan pada tempatnya). Keberanian kerap disandera dengan kepentingan ‘daerah perut dan sekitarnya’.
DATA ADALAH SENJATA
Data adalah fakta sejarah. Fakta semenit yang lalu ada orang yang rugi miliaran di pasar kripto, ada juga yang profit miliaran. Data digital adalah jejak digital pengguna aplikasi digital. Data ibarat dua mata sisi uang. Ia dapat dimanfaatkan untuk hal positif atau negatif. Manipulasi data pun dapat menyesatkan pengguna data, bahkan dapat menimbulkan perang. Data sebagai salah satu aset tak berwujud yang dimiliki oleh individu, organisasi, negara.
Di era digital saat ini, data telah menjadi komoditas yang sangat berharga. Ia sangat bermanfaat bagi perusahaan, pemerintah dan organisasi lainnya. Data dapat digunakan untuk memahami perilaku konsumen, mengidentifikasi tren pasar, meningkatkan efisiensi produksi, mengembangkan produk dan layanan baru yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar.
Pada dimensi individu dan organisasi, data juga dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan akurat. Dengan data yang tepat, organisasi dapat menganalisis kinerja mereka, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, dan mengambil tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan mereka.
Pada tahun 2018, sebuah laporan investigasi oleh The Guardian dan The New York Times mengungkapkan bahwa Cambridge Analytica (CA) telah mengumpulkan data pribadi dari jutaan pengguna Facebook tanpa izin mereka dan menggunakan data ini untuk mempengaruhi hasil pemilihan umum di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat dan Inggris. Setelah terungkap, Facebook dan CA dituduh telah melanggar privasi pengguna dan mengambil tindakan untuk menghentikan praktik ini.
Laporan tersebut mengungkapkan bahwa CA mendapatkan akses ke data pribadi pengguna Facebook melalui aplikasi "This Is Your Digital Life" yang dikembangkan oleh Aleksandr Kogan, seorang peneliti di Universitas Cambridge. Aplikasi ini meminta izin pengguna untuk mengakses data mereka dan data teman-teman mereka di Facebook untuk tujuan penelitian akademis.
Namun, Kogan memberikan data yang dikumpulkannya kepada CA, lalu menggunakannya untuk membuat profil psikologis pengguna Facebook dan mempengaruhi opini publik melalui iklan politik yang disesuaikan. Setelah laporan ini terungkap, Facebook dan CA dikecam secara luas karena telah melanggar privasi pengguna dan memanipulasi opini publik. Pemerintah dan regulator di beberapa negara juga melakukan penyelidikan atas praktik ini, dan CA akhirnya bangkrut.
DATA DAN PEMERINTAH
Pemerintah adalah produsen sekaligus pengguna data. Data yang benar terpercaya dan valid dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Informasi tersebut dapat dikelola menjadi pengetahuan yang mencerahkan, dan akhirnya dapat memberikan tindakan (wisdom) yang tepat.
Di lingkup pemerintahan ada 3 jenis data yang digunakan. Yaitu data statistik, data spasial, dan data keuangan. Ketiga data ini diproduksi oleh instansi pemerintah yang dpat digunakan untuk Identifikasi ketidaksetaraan, menemukan pola dan penyebab ketidaksetaraan, mengukur efektivitas kebijakan, dan lain-lain.
Dengan memahami bisnis proses data maka suatu organisasi pemerintahan dapat kompetitif. Sayangnya kesadaran memanfaatkan transformasi data digital masih dominan sebagai ‘lip services’ daripada itikad baik dan berani untuk mewujudkan cita-cita bangsa, kesejahteraan dan keadilan sosial.
John Stuart Mill dalam "The Economic Rules of Behavior" memberikan pandangan tentang bagaimana perilaku ekonomi dapat dipahami dan dijelaskan secara logis dan sistematis. Konsep ini memberikan dasar dalam pemahaman dalam ekonomi yang lebih kompleks saat ini. Namun data memungkinka kita dapat memahami yang kompleks dengan lebih mudah, efisien, dan efektif.
Syaratnya untuk memanfaatkan data menjadi sumber energi baru hanya dua, Pengetahuan dengan segala dimensinya (Knowledge) dan Kemauan (Political will). Jika dibuatkan fungsinya TDx = f(K,P). Manakah yang diutamakan pemerintah? K, P atau tidak keduanya, entahlah.[]
*) dimuat di harian Tribun Timur
SMART CITY ANTARA ILUSI ATAU KESADARAN
SMART CITY ANTARA ILUSI ATAU KESADARAN
Dalam film Quantumman, serial fiksi ant man karya marvel, berulang kali muncul dialog, whats your plan? Rencana merupakan hal mendasar dalam pembangunan, baik nasional maupun daerah. Sebuah rencana yang baik tujuannya jelas, prosesnya jelas, dan inputnya bisa diketahui dengan baik dan jelas. Keliru menginterpretasikan input sensorik yang ditangkap oleh panca indera akan terjebak pada ilusi. Smart City (SC) sebagai model adaptasi disrupsi digital akan direspon berbeda berdasarkan tingkat kesadaran dan pengetahuan.
Penerapan SC di Kota Makassar diantaranya dengan memantau kemacetan melalui War Room, Call Center 112, Makassar Smart Card sistem pembayaran online, dll. Bahkan pada tahun lalu melalui Rakorsus 2022 Walikota meluncurkan program akselerasai SC, Makassar kota Metaverse (MakaVerse).
Membangun Kota (Daerah) sejatinya membangun manusianya, bukan sebuah perlombaan mengadopsi ‘sinyal’ teknologi terbaru. Smart City yang baik adalah konsep adaptasi teknologi yang tetap menjadikan manusia sebagi pusat, bukan teknologinya yang terkesan canggih. Semua perlu kajian, butuh perencanaan yang baik dan tidak terjebak pada ideologi posmodernime ‘siapa cepat ia menang’.
Penggerak postmodernisme saat ini adalah Kecepatan. Kecepatan adalah Prinsip utama. Paul Virilio menyebutnya Dromologi. Dromologi berarti semesta berpikir yang didasarkan pada prinsip kecepatan. Walikota Makassar menganggap program MakaVerse sebagai inovasi Kota Makassar dalam mengadopsi teknologi baru. Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Makassar sebagai leading sector program ini dalam paparan pada Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) dengan tagline ‘ Makassar Menuju Kota Meteverse’ pada 15 Maret tahun lalu.
Kota Makassar mengklaim keberhasilannya dalam program Smart City dengan telah membuat 147 aplikasi yang tersebar pada berabagai dinas dan badan. Daftarnya bisa dilihat pada anrong.makassarkota.go.id atau di laman web kominfo kota Makassar. Sayangnya open data, integrasi data layanan publik yang efektif dan efisien masih sulit kita temui keberadaannya.
Salah Kaprah Transformasi Digital
Transformasi Digital kerap disalah pahami sekadar penggunaan atau adopsi teknologi baru semata. Pada pemerintahan ditandai dengan banyaknya aplikasi yang telah dibuat. Ratusan aplikasi yang tersebar pada semua dinas, badan atau layanan masih perlu dicek kebelanjutannya, jangan-jangan itu hanya program menyerap anggaran. Semoga saja tidak demikian. Karena jika hendak benar-benar melakukan transformasi digital dengan baik, benar, dan diridhoi oleh khalayak, sebaiknya bertumpu pada bukti dan pengetahuan.
Transformasi berbeda dengan perubahan. Transformasi bernuansa jangka panjang, sustainable, bertahap, terencana, dan menyeluruh. Perubahan lebih bernuansa jangka pendek dan tidak utuh. Sebagai metafora, transformasi seperti ulat berubah jadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu muda hingga dewasa dan bisa terbang bebas. Sedangkan perubahan (change) seperti ular yang ganti kulit saja.
Transformasi ditandai adanya perubahan peran dari melata menjadi terbang. Mari kita simak transformasi ala Smart City di Kota kita tercinta. Sebenarnya transformasi digital membutuhkan dua syarat utama. Yaitu, digitisasi dan digitalisasi. Sudah berapa persen data yang terdigitisasi? Data Staitistik, keuangan, dan spasial sudah berapa yang terintegrasi, Apakah cukup dengan data berbasisi web? Itulah mengapa McKinsey menyebut, “Transformations are hard, and digital ones are harder.” Dan tentu tidak bisa diselesaikan dalam 1 periode pemerintahan Walikota.
Tabrizi dkk. Pernah menulis HBR (Harvard Business Shool) mengatakan “Digital Transformation is not about technology”. Digital transformation success depends not on technology, but systemic and behavioral changes. Raita menambahkan tiga kunci sukses dalam melakukan transformasi digital: 1) purpose, tujuannya dari digital transformasi harus jelas. 2) visible progress, seluruh anggota tim tahu ada di mana posisi organisasinya dalam tranformasi ini. 3) Emotional, karena transformasi akan mengubah dari steady state menjadi steady state yang lain.
Menurut Survey Walikota, hanya 8 % warga kota Makassar yang mengetahui Meteverse (makassar.tribunnews.com/2022). Nah, bagaimana mungkin sebuah program (MakaVerse) bisa sukses jika yang mengetahuinya hanya sedikit warga kota. Pada aspek ini, program tersebut bisa dikatakan ‘program sporadis’ dan cenderung ilutif.
Kembali ke ‘Kesadaran’
Hasil Penelusuran saya pada Program Smart dan ‘Sombere’ di Kota Makassar dengan memperhatikan konsistensi perencanaan pembangunan Kota. Keterkaitan antar dokumen Perencanaan seperti RPJMD Kota Makassar 2021-2016, RKPD Kota Makassar 2022, Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda 2021-2026, RENJA Bappeda Kota Makassar 2022, Masterplan Makassar Sombere & Smart City, LKPJ (Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban) Kota Makassar Tahun 2022, Dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Sepertinya Program smart City yang kerap berubah-ubah secara cepat memberikan kesan bahwa Program ini belum di rumuskan secara baik dan memperhatikan aspek yang lebih komprehensif selain seolah-olah adaptif dengan perkembangan teknologi terbaru.
Secara hirarkis Perencanaan Pembangunan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan sudah dirumuskan cukup baik dengan target terukur. Namun memberikan porsi perhatian yang sangat dominan pada Program Smart City yang ‘bombastis’ tanpa memperhatikan lingkungan atau ekosistem kesuksesan program Transformasi Digital dapat menyebabkan terjadinya inkonsistensi dalam perencanaan dan penganggaran. Kita sadar bahwa permbangunan mestinya berjalan gradual, sistemik, dan lamban.
Baars mengkaji kesadaran secara psikologis dengan mempopulerkan analisis kontrastif untuk membandingkan kesadaran dengan ketidaksadaran. Menurutnya, Kesadaran itu bersifat lamban sebab terkait dengan keterbatasan kapasitas baik dalam memori, perhatian selektif maupun sistem serial. Sedangkan ketaksadaran bersifat cepat, paralel, dan cenderung sporadis. Bahkan dalam kesadaran kuantum mengatakan bahwa ‘setiap orang terhubung dengan segala hal’. Artinya membangun kota, berarti bersedia membuka telinga, pikiran, hati, dari aspirasi warga, karena kita sadar akan keterbatasan kita [].
Note:
Tabrizi dkk. Pernah menulis HBR (Harvard Business Shool) mengatakan “Digital Transformation is not about technology”. Digital transformation success depends not on technology, but systemic and behavioral changes. Raita menambahkan tiga kunci sukses dalam melakukan transformasi digital: 1) purpose, tujuannya dari digital transformasi harus jelas. 2) visible progress, seluruh anggota tim tahu ada di mana posisi organisasinya dalam tranformasi ini. 3) Emotional, karena transformasi akan mengubah dari steady state menjadi steady state yang lain.
Menurut Giffinger (et al.,2007) Smart Governance yang baik memenuhi kriteria 1). Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, 2).Pelayanan umum dan sosial, 3). Tata kelola yang transparan, 4). Strategi dan perspektif politik. Namun jika memperhatikan secara empirik, beberapa kebijakan di Kota Makassar tidak menunjukkan memnuhinya aspek di atas. Hal ini dapat dilihat dari program yang tidka berjalan sesuai harapan, dan kerap tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat sebagai implikasi partisipasi yang rendah.
