Alamyin.com

Pelangi itu indah karena warna-warni (bag 1)

Media massa disibukkan dengan beragam pemberitaan, hasil jempretan fenomena-fenomena alam dan kejadian-kejadian hasil rekayasa politisi. Teguran alam seperti Banjir, Tsunami, Gempa, merapi bukanlah kejadian yang harus dibenci ataupun dicerca. Anggap saja sebagai belaian kasih semesta, dan aktifitas rutinnya untuk mencari keseimbangan dirinya.

Aksi solidaritas seluruh rakyat Indonesia perlu mendapat apresiasi, namun semoga kita tidak melupakan bencana-bencana yang diakibatkan oleh sifat serakah manusia, seperti Lumpur Lapindo.

Selain fenomena alam yang tak bisa dipastikan dan dikendalikan, kejadian-kejadian yang bisa dikendalikan oleh manusia, ada rekayasa genetika,pencangkokan tanaman. yang tak kalah hebohnya digosipkan oleh media rekayasa yang dilakukan oleh para penguasa. Hiruk pikuk kasus century, gayus, dan kasus-kasus kejahatan lainnya. Namun yang membuat miris hati adalah kasus-kasus kejahatan tersebut belum diselesaikan eeh,.. malah presiden (pemerintah) malah mengorek keistimewaan Yogya.Atas nama Monarki, tidak demokrasi dan alasan-alasan lainnya. Namun secara sepihak saya menilai bahwa, seolah ada keinginan terselubung dari SBY dan teman-temannya untuk menghilangkan kepemimpinan kultural, walau kebanyakan orang menilai itu hanya pengalihan isu dari ketidakmampuan pemerintah mengatasi kejahatan-kejahatan birokrasi.

Bahkan kadang saya berspekulasi bahwa, jangan-jangan SBY seolah-olah ingin mencari pembenaran bahwa dirinya bisa saja menjadi presiden seumur hidup, yaa.. dengan alasan kalau Gubernur bisa kenapa presiden tidak bisa... :)

menarik artikel yang ditulis Indra Tranggono di Kompas beberapa hari yang lalu tentang "Amnesia sejarah" berikut sebagian uraiannya saya copas...

Tragedi demokrasi liberal

Demokrasi liberal, yang kini menentukan detak jantung negara-bangsa, identik dengan uang. Padahal uang—seperti dinyatakan Sophocles, penulis drama tragedi Yunani—merupakan hasil kebudayaan yang paling buruk. Uang mereduksi manusia menjadi alat kepentingan sesaat. Uang pun memiliki daya linuwih menciptakan dehumanisasi dan dekulturalisasi, dua praktik penghancur peradaban manusia.

Tragedi demokrasi liberal— antara lain melalui pemilihan langsung—telah kita rasakan bersama. Konflik horizontal rentan tersulut. Pilkada-pilkada menjelma menjadi arena para gladiator politik tanpa sikap kesatria.

Demokrasi liberal terbukti menjauhkan pemimpin dari rakyatnya, karena pemimpin merasa telah ”membeli” jabatan melalui politik uang. Rakyat diapresiasi haknya hanya saat pemilu, sesudah itu mereka dilupakan. Ini menambah dosis kelenyapan peran negara atas rakyat.

Demokrasi liberal—yang tanpa diimbangi pendidikan politik atas rakyat—tidak mengenal kearifan kolektif karena hanya mengandalkan ukuran kuantitas. Padahal, tidak semua persoalan bangsa bisa diselesaikan dengan mayoritas suara. Tanpa kearifan, mayoritas berpotensi menjadi diktator. Dalam konteks ini, kita semakin kehilangan makna ”kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Demokrasi yang dibangun di negeri ini telah kehilangan empati atas nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini punya peran penting dalam membangun sosok negara/bangsa Indonesia. Atas nama pragmatisme politik dan kekuasaan kapital, berbagai nilai kearifan lokal (hendak) dilenyapkan. Pelenyapan ini berujung pula pada pelenyapan karakter dan bangsa ini semakin tumbuh dalam penyeragaman dari gaya hidup sampai ide. Tragisnya, penyeragaman bermuara pada konsumtivisme.

Maka, untuk menyelamatkan Indonesia dari ”kodrat kapital” yang mencetak bangsa ini menjadi bangsa konsumen, salah satunya dengan menghidupkan berbagai kekayaan kearifan lokal. Ini termasuk dalam soal kepemimpinan. Kita justru semakin banyak membutuhkan kepemimpinan kultural semacam yang ada di Yogyakarta, bukan malah melenyapkannya atas nama demokrasi liberal, demokrasi uang!

Sungguh secara pribadi, saya merindukan pemimpin-pemimpin kultural yang tidak dipilih melalui mekanisme demokrasi yang rumit namun bobrok, kepemimpinan lokal yang tanpa struktur yang rumit, birokrasi yang berliku-liku. yang rentan terjadi kongkalikong dan manipulasi. So, buat apa demokrasi kalau hanya bikin susah, buat apa "demokrat" kalo perilaku otoriter (tidak menghargai keberagaman).